MATA- Jakarta
Di tengah dinamika kebijakan nasional, khususnya menyangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto, muncul berbagai pandangan, termasuk usulan dari sebagian pihak di DPR untuk meniadakan program tersebut. Namun, suara berbeda datang dari dr. Ferry Pardede, MARS, seorang dokter sekaligus Koordinator Jaringan Pemerhati Republik Indonesia (JAPRI), yang menyatakan keprihatinannya dan memberikan solusi atas berbagai persoalan yang timbul.
Menurut dr. Ferry Pardede, program MBG merupakan langkah visioner untuk memerangi stunting, meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan ibu hamil, serta sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Namun, ia juga tidak menampik adanya persoalan teknis di lapangan, seperti kasus keracunan makanan di salah satu sekolah yang baru-baru ini terjadi. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran, apalagi program ini menyasar kelompok usia rentan.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Presiden Prabowo atas program Makan Bergizi Gratis ini. Jangan sampai karena satu atau dua kejadian, lalu programnya ditiadakan. Justru kita harus mencari solusinya bersama,” tegas dr. Ferry.
Sebagai seorang profesional kesehatan yang aktif dalam komunitas sosial, dr. Ferry menekankan bahwa perbaikan prosedur dan pengawasan jauh lebih penting daripada meniadakan program. Ia menyarankan agar pemerintah membuka diri terhadap usulan-usulan perbaikan, termasuk dari kalangan praktisi kesehatan, komunitas, hingga pelaku UMKM.
Dua Fokus Utama: Kualitas & Keamanan Pangan
Dr. Ferry menggarisbawahi bahwa ada dua hal krusial yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG:
1. Kualitas Program
2. Keamanan Pangan
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada sistem pelaksanaan yang baik, profesional, dan terstandar.
Tiga Langkah Pencegahan Keracunan Makanan
Untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan program MBG, dr. Ferry mengusulkan tiga langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah:
1. Pelatihan HACCP untuk Penyedia Makanan (SPPG)
Pihak BGN (Badan Gizi Nasional) diminta memberikan pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) kepada semua penyedia makanan, khususnya SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi), untuk menjamin keamanan makanan di setiap tahap produksi.
2. Pengadaan Toolkit Pemeriksaan Makanan
Disarankan agar tersedia alat pemeriksaan cepat (rapid test kit) untuk melakukan random sampling terhadap makanan yang telah dimasak atau masih dalam proses pengolahan, sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
3. Akreditasi & Sertifikasi SPPG
Pemerintah perlu menetapkan standar akreditasi dan sertifikasi bagi setiap SPPG yang layak, mirip dengan mekanisme akreditasi klinik yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Ini bertujuan memastikan hanya penyedia pangan yang sudah memenuhi standar kelayakan yang bisa menjalankan program MBG.
“Program ini bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi kelompok menengah ke bawah. Melibatkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI),Karang Taruna, ibu-ibu PKK, hingga UMKM yang sudah dilatih dan dibina akan memberikan efek ganda, baik untuk gizi maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat, Jadi jangan terlalu kaku juga hanya BGN saja yang melakukan hal ini.” ujar dr. Ferry.
Harapan untuk Masa Depan Anak Bangsa
Dalam pandangan dr. Ferry, program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pembiayaan program ini harus dihitung ulang dan diperkuat, bukan dikurangi.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya fokus pada anggaran, tetapi melihat manfaat besar dari peningkatan gizi generasi muda Indonesia. Menurutnya, nyawa anak-anak tidak bisa ditukar dengan efisiensi anggaran. Dalam kesempatan ini dr Ferry Pardede, sangat berharap ke depannya pemerintah melibatkan juga kalangan menengah ke bawah yang diberikan kelayakan penyajian dan peningkatan kesehatan dan kebersihan dari para pihak yang terlibat dalam program MBG ini disertai 3 langkah dalam keseriusan menerapkan program tersebut guna mencegah terulang kembali atas masalah keracunan dan menimbulkan kerugian dan jadi berbahaya. Dalam keterkaitan di atas mungkin terkait dengan anggaran pemerintah yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan menghitung ulang anggaran untuk melindungi masa depan anak banga Indonesia. “Semoga ke depannya, program MBG ini menjadi semakin lebih baik lagi dan perlu diadakan evaluasi atas pencapaian hasilnya.” tambah dr Ferry Pardede.
<Red/T. Susanti>
Indonesian