Cianjur, 29 Oktober 2024 – Persidangan dugaan tindak pidana yang melibatkan Antonius di Pengadilan Negeri Cianjur dengan nomor perkara 262/Pid.Sus/2024/PN Cjr telah memunculkan sejumlah pertanyaan kritis terkait validitas bukti dan integritas prosedur hukum. Berdasarkan keterangan resmi dari Bapak Advokat Donny Andretti, SH, SKom, MKom, CMd, yang juga Ketua Umum FERADI WPI sekaligus pemilik Subur Jaya Lawfirm, kasus ini menyoroti aspek penting dari penanganan bukti elektronik serta kondisi psikologis terdakwa. Antonius didakwa melakukan aktivitas perjudian online, diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 303 KUHP, namun berbagai kendala dalam bukti dan kondisi mental Antonius menimbulkan kekhawatiran terhadap objektivitas dakwaan.
Ketidaksesuaian Waktu Unggahan Bukti Elektronik dan Kondisi Psikologis Antonius. Lydia Oktavia, adik kandung Antonius, menyatakan bahwa Antonius telah menjalani perawatan medis sejak 16 September 2022 karena skizofrenia paranoid, dengan gejala yang meliputi halusinasi dan delusi. Berdasarkan catatan medis, kondisi Antonius tidak stabil pada tanggal kejadian yang diduga, yaitu 26 September 2022. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kondisi kesehatan mental yang serius dapat menjadi dasar bagi pengecualian tanggung jawab pidana sesuai Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini, menjadi pertanyaan apakah Antonius bisa sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Selain itu, waktu unggahan bukti elektronik yang menjadi dasar tuduhan juga dianggap janggal. Berdasarkan keterangan dari pihak Tokopedia, unggahan terkait perjudian terjadi pada 4 Juli 2024, sementara Antonius sudah berada dalam tahanan sejak 17 April 2024. “Hal ini memunculkan dugaan adanya kesalahan atau bahkan rekayasa dalam penanganan barang bukti,” ujar Lydia.
Kejanggalan Prosedur Penyitaan dan Penanganan Bukti Elektronik. Proses penyitaan dan analisis barang bukti elektronik dalam kasus ini menuai kritik karena adanya penyimpangan prosedur. Barang bukti yang disita saat penangkapan tidak disegel sebagaimana mestinya. Penyegelan ini merupakan bagian penting dari chain of custody untuk menjamin keamanan dan integritas barang bukti. Penyitaan barang bukti tanpa penyegelan yang benar membuka peluang manipulasi, yang dapat merusak kredibilitas bukti tersebut.
“Bukti elektronik baru dikirim untuk analisis digital forensik pada Juli 2024, berbulan-bulan setelah penangkapan pada April, yang dapat mempengaruhi keandalannya,” tambah Lydia. Buku Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan karya Dr. Eddy Army menyebutkan bahwa keaslian bukti digital harus dijaga ketat, dan penyimpangan seperti penundaan atau penyegelan yang tidak sesuai dapat menjadikan bukti tersebut tidak sah di persidangan. Dalam kasus Antonius, hal ini menjadi alasan kuat bagi pihak pembela untuk mempertanyakan keabsahan dakwaan.
Kurangnya Keterlibatan Ahli Forensik Independen. Selain itu, Lydia menambahkan bahwa tidak ada ahli forensik independen yang dilibatkan untuk memastikan obyektivitas analisis data elektronik. Dalam kasus yang melibatkan bukti elektronik, keterlibatan ahli independen menjadi penting guna menjamin bahwa hasil analisis tidak memihak. Prinsip obyektivitas ini seharusnya menjadi dasar utama dalam proses hukum, khususnya dalam perkara pidana. “Tanpa verifikasi independen, validitas bukti digital sangat dipertanyakan,” kata Lydia.
Dampak Hukum dan Potensi Pembebasan. Melihat kejanggalan prosedur dalam penanganan bukti, ketidaksesuaian waktu unggahan, serta kondisi psikologis Antonius yang tidak stabil, Lydia menyatakan bahwa permohonan pembebasan demi hukum menjadi opsi logis. Kekurangan prosedural dan kejanggalan bukti memberi peluang bagi Antonius untuk mengajukan pembatalan perkara dan pembebasan dari seluruh tuntutan pidana.
Kasus Antonius ini menunjukkan pentingnya reformasi prosedur dalam penanganan bukti elektronik dan perlunya peningkatan pengawasan untuk memastikan chain of custody yang andal. Keberadaan bukti elektronik yang sah dan diperoleh dengan cara sesuai prosedur adalah fondasi untuk menjaga kredibilitas peradilan di Indonesia.
Advokat Donny Andretti, SH, SKom, MKom, CMd dari Subur Jaya Lawfirm, selaku kuasa hukum Antonius dan Ketua Umum FERADI WPI, berharap Pengadilan Negeri Cianjur dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan menjalankan proses hukum sesuai standar yang berlaku. “Keadilan bagi Antonius bukan hanya sekadar vonis bebas, namun memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan secara objektif dan transparan. Jika kejanggalan ini tidak ditindaklanjuti, proses hukum ini berisiko menjadi tidak hanya tidak adil bagi Antonius, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mendambakan peradilan yang benar-benar berkeadilan,” pungkas Donny.
Keluarga dan pihak hukum Antonius berharap persidangan ini menjadi momen bagi penegak hukum untuk menunjukkan integritas dan komitmen terhadap keadilan dalam sistem hukum Indonesia.
<Red/Narwan. R>
Indonesian